(0541)736852    (0541)748382    disbun@kaltimprov.go.id

Investor Sawit Lirik Malinau Barat

08 September 2008 Admin Website Artikel 4820
Luas lokasi yang rencananya dijadikan sebagai proyek pembangunan perkebunan sawit tersebut adalah 23 ribu hektare. Namun setelah studi kelayakan, yang sesuai untuk lahan perkebunan sawit tersebut hanya 18.459 hektare, sementara sisanya tidak cocok karena faktor tingkat bahaya erosi.

"Rencana kami untuk tahap pertama akan dibuka 3 ribu hektare. Setelah produksi luas lahan ditambah. Rencananya akan ada kontrak kerja hak guna usaha (HGU) selama 60 tahun," sebut Johartono, direktur PT JPI dalam ekspose yang dihadiri Bupati Marthin Billa, Wabup H Datuk Mohammad Nasir dan sejumlah instansi terkait lainnya, di Ruang Rapat Intulun, Selasa (3/9).

Berdasarkan studi kelayakan dari PT Geomap Konsultan Internasional, lahan yang dijadikan perkebunan sawit tersebut terbagi 6 jenis.

Yakni hutan sekunder seluas 10.011,40 hektare atau 41,25 persen, semak belukar 10.654,88 hektare atau 43,91 persen, semak campur ladang seluas 2.647,63 hektare atau 10,91 persen.

Kemudian lahan terbuka seluas 318,23 hektare atau 1,31 persen, tubuh air seluas 630,6 hektare atau 2,60 persen dan tertutup awan 5,13 hektare atau 0,02 persen. Sehingga total luas seluruh kawasan penggunaan lahan diarela lokasi studi tersebut mencapai 24.267 hektare.

Dalam penerapannya di lapangan, perusahaan yang merupakan grup dari PT Djarum ini akan menggunakan sistem profit sharing standar costing yakni bentuk kemitraan saling menguntungkan dengan sistem bagi hasil.

Dengan demikian masyarakat tidak perlu melakukan debat dengan perusahaan, seperti masalah penggunaan pupuk, biaya panen dan lainnya, karena sudah dihitung sebagai harga tandan buah segar (TBS) sebagaimana ditetapkan Dinas Perkebunan Provinsi.

"Kami tidak menggunakan sistem pembelian lahan dalam penggarapannya. Karena itu akan memberatkan dan merugikan masyarakat serta membuat masyarakat terlilit utang," sebut Johartono.

Bupati Marthin Billa menyambut positif rencana berdirinya proyek perkebunan itu. Pada prinsipnya Pemkab sangat mendukung investor atau perusahaan apapun yang benar-benar serius menanamkan modalnya membuka perkebunan di

"Yang penting benar-benar serius dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat, pemerintah akan mendukung. Dengan demikian dapat mempercepat proses realisasi di lapangan. Jangan seperti yang sebelum-sebelumnya, sudah melakukan pertemuan beberapa kali dan kemana-mana tetapi sampai sekarang tidak ada kabarnya lagi," kata Bupati.

DIKUTIP DARI KALTIM POST, KAMIS, 4 SEPTEMBER 2008

Artikel Terkait