Tingkatkan Kontribusi Sektor Pertanian di Kaltim
SAMARINDA. Product Domestic Regional Bruto (PDRB) Kaltim termasuk yang tertinggi di Indonesia. PDRB atas Dasar Harga Berlaku 2012 sebesar Rp419,10 triliun atau menduduki posisi ke-6 nasional. Dari besaran PDRB tersebut, kontribusinya didominasi oleh sektor pertambangan 50,79 persen sedangkan sektor pertanian hanya menyumbang 5,35 persen.
Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak mengatakan hal tersebut bukan struktur perekonomian yang diharapkan Pemprov Kaltim. Karena diyakini perekonomian yang mengandalkan eksploitasi sumber daya alam (SDA) tidak terbarukan dalam waktu dekat akan mengalami kemunduran yang cepat seiring habisnya cadangan SDA tersebut.
"Kita telah mempersiapkan lokomotif ekonomi baru yang berbasiskan pada SDA terbarukan, dengan pendekatan tidak lagi mengekspor bahan mentah, namun menjadi eksportir bahan olahan yang memiliki daya saing, nilai tambah dan mampu memberikan multiplier effect yang signifikan bagi kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan," ujar Awang Faroek belum lama ini.
Awang Faroek menjelaskan ada dua strategi besar yang ditempuh, yakni mengembangkan industri eksisting serta membangun dan mengembangkan industri berbasis pertanian dengan pendekatan skala ekonomi dan klaster industri.
Menurut dia, kinerja pertanian saat ini sudah menunjukkan perbaikan, namun belum optimal yang masih jauh dari apa yang diharapkan. Beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian bersama di Kaltim saat ini adalah belum mapannya produksi beras yang merupakan pangan utama masyarakat.
"Kondisi ini dipengaruhi banyak faktor, diantaranya perubahan iklim (banjir, kekeringan, dan musim tanam berubah), alih fungsi lahan, serangan hama penyakit, keterbatasan ketersediaan pupuk, dan benih padi varietas unggul yang sulit didapat oleh petani," jelasnya.
Pemprov melalui program Kaltim Bangkit 2013 berupaya melakukan revitalisasi pada sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat petani, nelayan dan peternak. Hal itu didukung dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, melakukan regulasi yang menjamin kemudahan berusaha dan berinvestasi.
"Kita ingin mewujudkan kedaulatan pangan di Kaltim. Jadi tidak hanya
mandiri pangan melainkan pangan kita berdaulat. Untuk itu, SKPD terkait,
pemangku kepentingan di sektor pertanian serta masyarakat berperan
penting dan strategis untuk mendorong percepatan pencapaian kedaulatan
pangan di Kaltim," pungkasnya. (her/hmsprov)
SUMBER ; HUMAS PROV. KALTIM
