Sortasi Total Bahan Baku CPO
JAKARTA - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mengajukan perlunya revisi terhadap Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) 17/2010 mengenai tata niaga kelapa sawit. Mereka meminta dilakukan sortasi total terhadap bahan baku untuk keperluan pabrik, sehingga mutu produksi perkebunan sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan.
Ketua DPP Apkasindo Anizar Simanjuntak mengatakan kurang ketatnya pengawasan membuat produksi perkebunan menjadi kurang bersaing. Dia mengungkapkan, produksi perkebunan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dihargai lebih rendah kalau tanpa pengawasan. ’’Bila tidak diawasi dihargai Rp 1.400 per kilogram, padahal harganya bisa mencapai Rp 1.900 per kilogram,’’ katanya saat rapat dengar pendapat di Komisi VI DPR RI.
Menurut dia, sortasi secara total akan menguntungkan pihak pabrik dan pekebun. Selain itu, dia mengajukan keterlibatan Apkasindo dalam pengawasan tersebut. Serta dihilangkannya pungutan biaya operasional tidak langsung yang dipatok lima persen dari harga TBS pekebun. “Beberapa perusahaan sudah melaksanakan itu, seperti PT Perkebunan Nusantara IV di Sumut dan PT Asian Agri,” sebutnya.
Mengenai pengajuan revisi terhadap Permentan tersebut, pihaknya sudah mengadakan pertemuan dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki). Apkasindo juga tengah mengajukan kemudahan proses pengurusan sertifikasi. Caranya dengan meminta agar biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) ditiadakan.
Dia melanjutkan, sertifikat tersebut bisa mempermudah petani mendapatkan kredit dari perbankan. Apalagi perkebunan rakyat memang memiliki keterbatasan akses pembiayaan, sehingga produktivitas relatif rendah. ’’Rata-rata produktivitas sebesar 2,5-3 ton CPO per hektare selama setahun atau 15-18 TBS per hektare setahun,’’ urainya.
Lebih lanjut dijelaskan, luas perkebunan rakyat kelapa sawit seluas 3,2 juta hektare termasuk plasma pada 2010. Sedangkan produksi CPO sebanyak 7,6 juta ton. Anizar menyebutkan, kontribusi perkebunan kelapa sawit rakyat tahun lalu mencapai 41 persen dari total perkebunan di Indonesia seluas 8,4 juta hektare.
