Petani Harus Kuasai 30% Perusahaan Pengolah Sawit

JAKARTA. Pemerintah mewajibkan perusahaan yang khusus bergerak dalam industri pengolahan sawit untuk memberi kesempatan kepada petani, melalui koperasi, memiliki saham minimal 30% atas pabrik kelapa sawit (PKS) yang dikelolanya.

 

Kepemilikan saham petani tersebut bisa diperoleh secara bertahap mulai 5% pada tahun ke-5 dan menjadi paling rendah 30% pada tahun ke-15 sejak PKS tersebut beroperasi.

 

Ketentuan itu termuat dalam pasal 14 dari Permentan No 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Beleid baru tersebut menganulir kebijakan sebelumnya Permentan No 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang hal sama. Permentan no 98 Tahun 2013 diteken Menteri Pertanian Suswono pada 30 September 2013 dan diundangkan 2 Oktober 2013 setelah disetujui Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin.

 
Pasal 11 dari Permentan No 98 Tahun 2013 menyebutkan, usaha industri pengolahan hasil perkebunan untuk mendapatkan IUP-P harus memenuhi penyediaan bahan baku paling rendah 20% dari kebun sendiri dan kekurangan wajib dipenuhi dari kebun masyarakat/perusahaan perkebunan lain melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan. Pasal 13 menambahkan, apabila suatu wilayah perkebunan swadaya masyarakan belum ada usaha industri pengolahan hasil perkebunan dan lahan untuk penyediaan paling rendah 20% bahan baku dari kebun sendiri, dapat didirikan usaha industri pengolahan hasil perkebunan oleh perusahaan perkebunan pemegang IUP-P.