Pertemuan Pemprov dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kaltim
 edit.jpg)
SAMARINDA. Guna melakukan percepatan pengembangan Kawasan Industri dan
Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy di Kutai Timur, yang juga merupakan
bagian dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Trans Kalimantan
Ecnomoic Zone (MTKEZ), Pemprov bersama Badan Pengelola KIPI Maloy
melakukan pertemuan dengan perusahaan perkebunan, khususnya kelapa sawit
di Kaltim.
Pertemuan yang difasilitasi Dinas Perkebunan (Disbun) Kaltim tersebut
dimaksudkan untuk menyusun business plan di KIPI Maloy. Khususnya dalam
menentukan luasan lahan yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk membangun
tangki timbun, refinery, pelabuhan kontainer, perkantoran maupun
perumahan bagi karyawan perusahaan.
Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak mengatakan KIPI Maloy merupakan
salah satu lokus pembangunan di Koridor Ekonomi Kalimantan yang masuk
dalam program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia (MP3EI) di Kaltim.
Selain itu, lanjut dia, pada penyelenggaraan Musrenbang Regional
Kalimantan pada 17 April 2013, empat gubernur se-Kalimantan telah
sepakat menjadikan Maloy sebagai outlet kelapa sawit di Kalimantan.
"Potensi kelapa sawit di Kalimantan sangat luar biasa. Di Kaltim, hingga
2012 perkebunan kelapa sawit yang telah tertanam seluas 961.802 hektare
dari target sejuta hektare 2013. Dengan Maloy menjadi outlet, maka
tidak perlu lagi mengirim kelapa sawit ke Dumai," ujar Gubernur, saat
memimpin pertemuan Pemprov dan BP KIPI Maloy dengan 19 perusahaan kelapa
sawit, di Ruang Tepian I Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (25/4).
Pada kesempatan itu, Gubernur menyatakan saat ini pembangunan KIPI
Maloy terus dilakukan, baik infrastruktur didalam kawasan maupun
pembangunan infrastruktur penunjang seperti jalan akses ke KIPI Maloy
yang dilaksanakan oleh Kementerian PU. Sementara, untuk kepastian lahan,
gubernur menyebut sudah ada sekitar 507 hektare lahan yang statusnya
clean and clear.
"Maloy ini terletak di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang
menjadi alternatif jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan
internasional, bahkan bisa menjadi jalur utama dalam beberapa tahun
kedepan. Peluang ini jangan sampai lepas, kita buat KIPI Maloy dan
Kaltim serta Kaltim menjadi menarik diluar pulau Jawa yang menjadi surga
investasi bagi semua investor baik luar maupun dalam negeri," urainya.
Ditambahkan, pengembangan KIPI Maloy kedepan juga harus didukung dengan
peningkatan daya saing, terutama dalam hal kepastian hukum dan
pelayanan yang prima. Upaya yang dilakukan Pemprov adalah melakukan
moratorium penerbitan perijinan baru untuk sektor pertambangan,
kehutanan dan perkebunan yang telah diberlakukan sejak 25 Januari 2013.
"Karena potensi yang besar, investor berdatangan ke Kaltim untuk
menanamkan investasi di berbagai sektor. Perusahaan yang berinvestasi
dalam MTKEZ akan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang akan diberikan
oleh pemerintah, terutama untuk kedua hal tadi," tambahnya.
Gubernur berpesan kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit agar
memenuhi syarat untuk perkebunan plasma, yaitu 20 persen dari perkebunan
inti. "Membangun plasma berarti ikut mensejahterakan rakyat," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Disbun Kaltim, Hj Etnawaty, menjelaskan luasan
961.802 hektare perkebunan kelapa sawit di Kaltim terdiri dari
perkebunan inti 677.215,60 hektare dan plasma 135.637 hektare (14,10
persen), serta swadaya masyarakat 148.949,40 hektare (15,48 persen).
Sehingga persentase luasan perkebunan plasma secara umum adalah 29,58
persen.
Pada kesempatan itu, Disbun Kaltim juga mengundang Lembaga Penerbangan
dan Antariksa Nasional (Lapan) dalam rangka menindaklanjuti Inpres Nomor
6/2012 tentang Penyediaan, Penggunaan, Pengendalian kualitas,
Pengolahan dan Distribusi Data.
"Lapan datang kesini untuk membenahi data-data diseluruh sektor,
khususnya sektor perkebunan di Kaltim melalui pemetaan menggunakan
potret udara lewat satelit beresolusi tinggi. Dan sesuai arahan gubernur
tadi, kami siap untuk bekerjasama dengan Lapan terutama terkait dengan
upaya-upaya pemetaan wilayah yang diperlukan, termasuk pelatihan SDM,"
jelasnya. (her/hmsprov)
SUMBER : BIDANG USAHA
