Jangan Semua CPO Diekspor
SANGATTA. Perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Kutai Timur diminta tidak mengekspor seluruh produksinya berupa Crude Palm Oil (CPO) atau minyak mintah sawit. Namun sebaliknya, diharapkan agar mampu mengolah CPO tersebut menjadi bahan jadi. Apabila hal itu dapat dilakukan, selain menambah lapangan kerja juga memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat Kutim.
"Pemkab Kutim mengharapkan, perusahaan atau investor membangun industri untuk mengolah hasil turunan kelapa sawit sehingga mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat. Oleh karena itu, jangan semua produk CPO diekspor. Apabila diekspor, hanya memberikan nilai tambah ekonomi bagi perusahaan tersebut," kata Asisten Ekonomi Pembangunan (Ekbang) Rupiansyah.
Pernyataan itu disampaikan mantan Kepala Bappeda Kutim pada pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi Daerah (Pepida) tingkat Provinsi Kaltim di Balikpapan, awal April lalu. Hasil rakor itu menyatakan, seluruh kabupaten/kota diminta menggali peluang potensi ekspor di daerah masing-masing.
Kutim yang memiliki potensi tanaman kelapa sawit sangat besar, meminta kepada seluruh perusahaan yang ada untuk membantu program pemerintah dengan menggali potensi peluang ekspor. Salah satunya dari kelapa sawit, meskipun peluang produk lainnya juga terbuka lebar.
"Pemkab Kutim saat ini tengah menyiapkan dukungan terhadap program pembangunan KIPI (Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional) Maloy," ujarnya.
Selanjutnya, Rupiansyah yang memimpin diskusi tentang pertanian dalam arti luas khususnya perkebunan, juga membahas tentang naik-turunnya harga karet dan hasil perkebunan lain.
"Agar fenomena naik-turunnya harga produk perkebunan tersebut tidak mengganggu investasi dan kegiatan ekspor, banyak kabupaten dan kota termasuk Kutim berharap agar pihak terkait di Pemprov Kaltim dapat melakukan langkah-langkah nyata guna menjaga kestabilan harga produk perkebunan," tambahnya.
Sedangkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutim Arief Yulianto menyebutkan, Kutim sekarang mulai melakukan pembatasan ekspor. Alasannya, selama ini seluruh pajak dari kegiatan ekspor tersebut lebih banyak masuk ke kas pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah sebagai penghasil malah tidak mendapat bagian.
Pejabat Kutim yang turut hadir dalam pertemuan tersebut mendampingi Asisten Ekonomi Pembangunan, selain Kepala Disperindag Arief Yulianto adalah Kepala Dinas Perkebunan Akhmadi Baharuddin, dan perwakilan dari instansi terkait lainnya.
Berikut Pimpinan Bank Pembangunan Daerah (BPD/Bankaltim) cabang Sangatta Susi Susilawati juga terlihat hadir.
Kegiatan bertema "Dengan Rakor Pepida Kita Tingkatkan Kinerja dan Prestasi di Bidang Ekspor, Investasi dan Produksi" tersebut dibuka Kepala Biro Ekonomi Pemprov Kaltim mewakili Gubernur Kaltim, dilanjutkan sambutan Wali Kota Balikpapan sebagai tuan rumah.
DIKUTIP DARI KALTIM POST, JUMAT, 12 APRIL 2013
