Dukungan APBN Dimaksimalkan
30 Juli 2012
Admin Website
Artikel
3876
SAMARINDA. Daerah harus mengambil langkah cepat dan
sinergis dalam upaya percepatan pembangunan Kawasan Industri dan
Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy di Kutai Timur. Tahun ini,
pemerintah pusat telah mengalokasikan Rp258 miliar dana APBN untuk
membangun jalan pendekat menuju rencana kawasan industri internasional
tersebut. Jangan sampai dana besar itu menjadi sia-sia, tidak terserap
maksimal justru karena ketidaksiapan daerah.
"Alokasi dana ini sangat besar dan harus terserap dengan baik agar usulan berikutnya bisa direspon baik oleh pusat. Tapi sebaliknya, jika alokasi tahun ini tidak terserap dengan baik, maka ke depannya pasti akan lebih berat," kata Anggota DPR RI asal pemilihan Kaltim, Hetifah Siswanda pada buka puasa bersama awak media, di Samarinda, Sabtu (28/7).
Hetifah yang baru saja melakukan kunjungan ke Maloy bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak, meminta agar Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergerak lebih cepat melakukan pembebasan lahan yang akan digunakan untuk jalan pendekat tersebut. Sebab tidak mungkin jalan menuju Maloy dibangun jika lahannya belum dibebaskan.
Pemkab Kutai Timur juga diminta dapat menunjukkan soliditas yang kuat untuk sukses pembangunan KIPI Maloy tersebut. Pemerintah pusat telah memberikan dukungan serius, sementara Pemprov Kaltim juga tidak ragu menggelontorkan APBD Provinsi demi sukses Kaltim.
"Sinergi ini menjadi sangat penting agar APBN yang disiapkan benar-benar bisa dimanfaatkan dengan baik. Apalagi Pemprov telah memberikan bantuan sebesar Rp38 miliar untuk pembebasan lahan. Pemkab Kutai Timur harus segera menyelesaikan pembebasan lahan agar jalan menuju kawasan itu bisa selesai tahun ini," papar Hetifah.
Jika alokasi APBN tahun ini bisa dimanfaatkan dengan baik maka, Pemprov Kaltim sudah bisa segera mengusulkan dana APBN tahun 2013 untuk membangun pelabuhan laut bertaraf internasional di kawasan tersebut. Menjadi permasalahan yang berat, jika pembebasan lahan tidak segera diselesaikan, maka proyek pembangunan jalan pendekat menuju Maloy melalui dana APBN itu tentu tidak dapat dilanjutkan. Hal ini juga akan memperlambat usulan untuk pembangunan pelabuhan.
Pemprov Kaltim sendiri sudah bertindak tidak kalah cepat. Setelah jalan pendekat dibiayai melalui APBN, Pemprov mengalihkan alokasi anggaran Rp100 miliar untuk membangun infrastruktur jalan di sekitar kompleks kawasan tersebut. Ia pun berjanji akan terus berjuang demi sukses KIPI Maloy, namun secara tegas ia meminta daerah lebih kompak mewujudkan rencana tersebut.
"Ego sektoral harus dibuang jauh-jauh. Kawasan ini dibangun untuk meningkatkan menumbuhkan perekonomian masyarakat. Ujung akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat," tegas Hetifah. (sul/hmsprov)
SUMBER : HUMAS PROV. KALTIM
"Alokasi dana ini sangat besar dan harus terserap dengan baik agar usulan berikutnya bisa direspon baik oleh pusat. Tapi sebaliknya, jika alokasi tahun ini tidak terserap dengan baik, maka ke depannya pasti akan lebih berat," kata Anggota DPR RI asal pemilihan Kaltim, Hetifah Siswanda pada buka puasa bersama awak media, di Samarinda, Sabtu (28/7).
Hetifah yang baru saja melakukan kunjungan ke Maloy bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak, meminta agar Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergerak lebih cepat melakukan pembebasan lahan yang akan digunakan untuk jalan pendekat tersebut. Sebab tidak mungkin jalan menuju Maloy dibangun jika lahannya belum dibebaskan.
Pemkab Kutai Timur juga diminta dapat menunjukkan soliditas yang kuat untuk sukses pembangunan KIPI Maloy tersebut. Pemerintah pusat telah memberikan dukungan serius, sementara Pemprov Kaltim juga tidak ragu menggelontorkan APBD Provinsi demi sukses Kaltim.
"Sinergi ini menjadi sangat penting agar APBN yang disiapkan benar-benar bisa dimanfaatkan dengan baik. Apalagi Pemprov telah memberikan bantuan sebesar Rp38 miliar untuk pembebasan lahan. Pemkab Kutai Timur harus segera menyelesaikan pembebasan lahan agar jalan menuju kawasan itu bisa selesai tahun ini," papar Hetifah.
Jika alokasi APBN tahun ini bisa dimanfaatkan dengan baik maka, Pemprov Kaltim sudah bisa segera mengusulkan dana APBN tahun 2013 untuk membangun pelabuhan laut bertaraf internasional di kawasan tersebut. Menjadi permasalahan yang berat, jika pembebasan lahan tidak segera diselesaikan, maka proyek pembangunan jalan pendekat menuju Maloy melalui dana APBN itu tentu tidak dapat dilanjutkan. Hal ini juga akan memperlambat usulan untuk pembangunan pelabuhan.
Pemprov Kaltim sendiri sudah bertindak tidak kalah cepat. Setelah jalan pendekat dibiayai melalui APBN, Pemprov mengalihkan alokasi anggaran Rp100 miliar untuk membangun infrastruktur jalan di sekitar kompleks kawasan tersebut. Ia pun berjanji akan terus berjuang demi sukses KIPI Maloy, namun secara tegas ia meminta daerah lebih kompak mewujudkan rencana tersebut.
"Ego sektoral harus dibuang jauh-jauh. Kawasan ini dibangun untuk meningkatkan menumbuhkan perekonomian masyarakat. Ujung akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat," tegas Hetifah. (sul/hmsprov)
SUMBER : HUMAS PROV. KALTIM
