Disbun Kaltim Raih Laporan Keuangan Terbaik
SAMARINDA. Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian Laporan Keuangan (LK) Satuan Kerja (Satker) yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Samarinda, Dinas Perkebunan (Disbun) Kaltim meraih peringkat terbaik pertama untuk laporan keuangan Tugas Pembantuan (TP) dan peringkat terbaik kedua untuk laporan Dana Dekonsetrasi (DK) periode semester II Tahun Anggaran 2011.
Kepala Disbun Kaltim, Ir. Etnawati, M.Si mengatakan bahwa berdasarkan surat hasil evaluasi dan penilaian LK Satter Semester II TA. 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor KPPN Samarinda, penilaian yang disusun berdasarkan kriteria seperti kesuaian dengan peraturan, ketepatan waktu penyampaian, kelengkapan dokumen pendukung, hasil rekonsiliasi data SAI dan tingkat partisipasi serta beban kerja masing - masing satker.
"Penilaian yang dilakukan merupakan upaya untuk menghargai kerja keras dan memberikan motivasi petugas SAI di masing - masing satker dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam menyusun dan menganalisa laporan keuangan yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku", tambahnya.
Menurutnya, hampir sebagian besar satker telah memahami dan menyusun laporan keuangan sesuai dengan aturan yang ditetapkan, namun dari segi ketepatan waktu penyampaian masih perlu ditingkatkan.
Hal tersebut terkait berkaitan erat dengan batas waktu rekonsiliasi data Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan jadwal penyampaian laporan keuangan secara berjenjang melalui tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) sampai ke tingkat Unit Akuntasi Pengguna Anggaran (UAPA).
"Dengan diraihnya peringkat terbaik pertama untuk
laporan TP dan peringkat terbaik kedua untuk laporan DK ini, kami berharap
dapat termotivasi dalam meningkatkan partisipasi dalam memenuhi kriteria yang
telah ditetapkan, seiring dengan pencanangan tahun 2012 oleh Bapak Gubernur
Kaltim sebagai tahun Peningkatan Kinerja dan Prestasi dan Pemerintah Pusat
mengenai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat berjalan sesuai
harapan", harap Etnawati. (rey)
SUMBER : SEKRETARIAT DISBUN
