Batas Pengajuan Keberatan Notifikasi EPA Diundur
JAKARTA. Pemerintah Amerika Serikat mngundur batas waktu pengajuan komentar atau tanggapan atas notifikasi Badan Perlindungan Lingkungan AS (EPA) terkait minyak sawit mentah (CPO) sebagai bahan baku biodisel. Batas waktu yang semula 28 Maret 2012 diundur hingga 27 April.
Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengungkapkan, pihaknya baru saja menerima informasi soal pengunduran batas waktu pengajuan tanggapan itu. Pengunduran itu, menurut Bayu, mengindikasikan bahwa AS sendiri sadar bahwa banyak hal yang perlu didiskusikan dan membutuhkan waktu.
"Bagi kita, penundaan ini merupakan kesempatan untuk lebih banyak lagi mengirim keberatan dari berbagai pihak dan dari berbagai sudut pandang," kata Bayu, Kamis (22/3/2012) di Jakarta.
Bayu menyatakan, terkait penyusunan tanggapan atas notifikasi EPA, pada 22-23 Maret tim Kementerian Pertanian dan tim teknis dari Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) dan sektor swasta akan melakukan join de march Indonesia-Malaysia. Dari Malaysia akan hadir Menteri Perladangan sebagai ketua delegasi Malaysia. Dari Indonesia Menteri Pertanian Suswono tidak bisa hadir, dan diwakili salah seorang direktur jenderal di Kementan. Mereka direncanakan bertemu dengan EPA, United States Trade Representative, United States Department of Agriculture, dan Department of Energy.
Seperti diberitakan sebelumnya, EPA mengeluarkan notifikasi yang menyebutkan CPO sebagai bahan baku biodisel bukan sebagai bahan bakar berkelanjutan. Dengan notifikasi yang berpeluang menjadi kebijakan itu, Indonesia berpotensi kehilangan peluang ekspor biodisel berbahan baku CPO sebesar 2 juta ton sampai 3 juta ton per tahun. Ini semacam hambatan non tarif, dan diperbolehkan WTO sepanjang penerapannya memiliki dasar penelitian dan bukti teknis.
EPA mengeluarkan notifikasi pada 27 Januari 2012, dengan batas akhir pengajuan tanggapan semula dijadwalkan 28 Maret 2012. Dalam 3rd International Conference on Palm Oil and Environment (ICOPE) bulan lalu terjadi dialog melalui telekonferensi antara pemangku kepentingan dalam industri sawit nasional dengan Pemerintah AS. Berbagai keberatan serta kritik atas studi yang dilakukan AS diungkapkan. Termasuk penggunaan data yang tidak lagi relevan untuk membangun asumsi-asumsi.
DIKUTIP DARI KOMPAS, KAMIS, 22 MARET 2012
